Banjar Jawa (12/10/2026) – Lurah Banjar Jawa, Nyoman
Artadana, S.Akun., melaksanakan rapat staf bersama jajaran aparatur Kelurahan
Banjar Jawa dalam rangka membahas perkembangan pendataan warga dengan
menitikberatkan pada tingkat desil masing-masing warga, serta teknis pelaksanaan
proses sanggahan terhadap hasil pendataan tersebut, khususnya di bidang
kesejahteraan sosial.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya
koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan pendataan masyarakat di wilayah
Kelurahan Banjar Jawa. Dalam pembahasan tersebut, perhatian diarahkan pada
ketepatan data warga berdasarkan tingkat desil, sehingga informasi yang
tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan
pelayanan kesejahteraan sosial.
Selain membahas perkembangan pendataan, rapat staf
juga mengulas mekanisme pengajuan sanggahan bagi warga yang merasa data atau
penetapan tingkat desilnya belum sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang
sebenarnya. Pembahasan mencakup perlunya koordinasi, pemeriksaan data
pendukung, serta penyesuaian dengan prosedur yang berlaku agar proses sanggahan
dapat ditindaklanjuti secara tertib dan tepat sasaran.
Lurah Banjar Jawa, Nyoman Artadana, S.Akun., dalam
arahannya menekankan pentingnya ketelitian dan koordinasi seluruh jajaran dalam
proses pendataan masyarakat. Ia berharap agar aparatur kelurahan dapat
memastikan informasi yang dihimpun sesuai dengan kondisi riil di lapangan,
sekaligus memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait mekanisme
sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
“Pendataan warga harus dilaksanakan dengan cermat
dan mengacu pada kondisi yang sebenarnya. Kami juga perlu memastikan bahwa
masyarakat memahami mekanisme sanggahan yang berlaku, sehingga setiap
permasalahan terkait data dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat,”
demikian arahan Lurah Banjar Jawa.
Melalui rapat staf ini, Kelurahan Banjar Jawa
berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi internal dalam pengelolaan data
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Dengan
data yang lebih akurat dan mekanisme penanganan sanggahan yang jelas,
diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta
mendukung penyaluran program kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.