PLT LURAH BANJAR JAWA HADIRI DESK PENGADAAN LAPTOP DI ULP SETDA KABUPATEN BULELENG

Banjar Jawa (16/06/2025) – Guna mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan program pengadaan barang milik daerah, Plt Lurah Banjar Jawa, Nyoman Artadana, S.Akun., bersama Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjar Jawa, Ni Luh Putu Sri Wahyuni, A.Md., menghadiri undangan Desk Pengadaan Laptop di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, pada hari Jumat, 13 Juni 2025.

Kegiatan desk ini diterima langsung oleh Fungsional Pengelola Barang dan Jasa (PBJ) yang juga bertugas sebagai Tim Teknis Konsolidasi. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pendampingan teknis terhadap persiapan konsolidasi pengadaan laptop untuk kebutuhan operasional perangkat daerah, termasuk untuk Kelurahan Banjar Jawa.

Pendampingan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam proses pengadaan, antara lain: pemenuhan spesifikasi teknis perangkat, komitmen terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), verifikasi terhadap ketersediaan anggaran, ketentuan waktu pembayaran, serta pencarian referensi produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform e-Katalog versi 6.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi pengadaan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng guna meningkatkan efisiensi belanja barang/jasa pemerintah, memastikan kesesuaian kebutuhan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Plt Lurah Banjar Jawa menyampaikan bahwa keikutsertaan kelurahan dalam proses ini adalah bentuk komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan yang tepat guna dan sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus mendukung upaya digitalisasi layanan pemerintahan yang sedang gencar dilaksanakan.

"Kami berharap dengan pendampingan ini, proses pengadaan laptop dapat terlaksana sesuai ketentuan, dan perangkat yang nantinya diterima benar-benar mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat," ujar Nyoman Artadana.

Kegiatan desk ini juga menjadi sarana koordinasi yang efektif antara perangkat daerah dan tim teknis pengadaan, agar seluruh tahapan pengadaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.