STAF KELURAHAN BANJAR JAWA IKUTI PELATIHAN PENCATATAN TRANSAKSI NON TENDER DAN SWAKELOLA

Banjar Jawa (10/06/2026) – Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, staf Kelurahan Banjar Jawa Ketut Sumiatnata mengikuti kegiatan Pelatihan Pencatatan Transaksi Non Tender dan Swakelola yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng bertempat di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Nomor B.400.14.1.1/1691/BPBJ-SETDA/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 tentang Undangan Pelatihan Input Pencatatan Non Tender Pengadaan Barang/Jasa pada Aplikasi Inaproc. Pelatihan tersebut diikuti oleh staf admin PPK dari berbagai perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, termasuk Kelurahan Banjar Jawa.

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada peserta mengenai tata cara pencatatan transaksi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme non tender maupun swakelola pada Aplikasi Inaproc. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibimbing secara langsung oleh tim pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng sehingga dapat memahami proses input data secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mendapatkan materi terkait regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung pencatatan transaksi dengan menggunakan dokumen yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem digital pemerintah.

Lurah Banjar Jawa Nyoman Artadana, S.Akun menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kelurahan Banjar Jawa. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelatihan berlangsung dengan lancar, interaktif, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta yang hadir.